BANDUNG. Rencana Pemprov. Jabar, yang akan membentuk OPD baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, yang sudah disampaikan Gubernur Jabar dalam sidang paripurna DPRD Jabar beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari kalangan DPRD Jabar.

Dukungan tersebut, mengemuka dalam sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda sidang pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Jabar terhadap nota pengantar Gubernur tentang 3 Raperda, Senin malam (22/6).

FPKB, dengan juru bicara Reza mengungkapkan, melalui pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah diharapkan dapat mengantisipasi segala kemungkinan, dan yang terpenting adanya upaya preventif agar bencana alam tidak terjadi.

FPKB, menyarankan agar Raperda tentang Mekanisme Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam segera dibahas karena secara substantif pasal sanksi dibahas didalamnya dan Raperda tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2009. Pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah sebagai lembaga spesifik dan profesional yang menetapkan pedoman dan pengarahan serta mengendalikan dan menyelenggarakan usaha penanggulangan bencana harus segera dilaksanakan.

Di sisi lain, FPDIP yang dibacakan Yazid Salman mengungkapkan fungsi penanggulangan bencana menyebar pada beberapa OPD. Salah satunya yang menonjol menjalankan fungsi teknis penanggulangan bencana adalah Dinas Sosial.

Dinas Sosial sebenarnya telah mempunyai kesiapan teknis untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Dinas tersebut, telah mempunyai perlengkapan, persediaan logistik dan tenaga-tenaga terlatih seperti Tagana dan tim reaksi cepat untuk penanggulangan bencana. Adanya hal tersebut serta dengan adanya rencana pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah diharapkan keberadaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah tidak tumpang tindih dengan OPD-OPD yang selama ini mempunyai fungsi teknis dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu, FPG yang dibacakan Hariyana mengungkapkan, kondisi alam Jabar rentan terhadap berbagai bencana sehingga kejadian-kejadian bencana tersebut merupakan kejadian yang rutin seperti banjir, kekeringan, longsor dan kebakaran akibat arus pendek listrik.

Adanya kenyataan tersebut serta melalui rencana pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah diperlukan penanganan bencana alam secara terpadu, terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dan ditangani secara preventif.

Terkait dengan pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah yang paling penting dilakukan adalah manajemen. Dari manajemen tersebut adalah menetapkan orang sebagai pelaksana yang mempunyai kualifikasi cerdas, tanggap, disiplin, profesional, proaktif, bertanggung jawab, sehat, kuat, berani dan koordinatif.

Seiring dengan rencana pembentukkan Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, ujar Hariyana Pemda harus mempersiapkan penyelengggaraan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana.

jabarprov.go.id